Palu, 15 Juli 2026– Fakultas Kehutanan UNTAD kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan melalui kontribusi akademik di tingkat nasional. Guru Besar Fakultas Kehutanan UNTAD, Prof. Dr. Ir. Golar, S.Hut., M.Si., M.I.Kom, dipercaya menjadi narasumber utama pada kegiatan Lokalatih PADIATAPA untuk Meningkatkan Kapasitas Seluruh Stakeholders yang diselenggarakan pada 13–14 Juli 2026 di Hotel Aston Palu.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh KEMITRAAN bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Lokalatih ini bertujuan memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam setiap program pembangunan daerah dan aksi iklim.
Prof. Golar ditugaskan secara resmi oleh Dekan Fakultas Kehutanan UNTAD sebagai narasumber yang mewakili institusi dalam forum tersebut. Kepercayaan ini mencerminkan pengakuan terhadap kompetensi akademik Universitas Tadulako dalam bidang kehutanan, tata kelola sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sesi yang mengangkat tema “Pengenalan dan Komitmen PADIATAPA pada Program Iklim dan Pembangunan Daerah”, Prof. Golar menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program mitigasi perubahan iklim sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Menurutnya, masyarakat tidak lagi dapat diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi aktor utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Ia menjelaskan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah bergeser menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun proyek kehutanan harus memberikan ruang yang setara bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan menentukan sikap secara bebas tanpa tekanan. Prof. Golar juga menekankan bahwa PADIATAPA bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola kehutanan yang berkeadilan. Penerapan prinsip tersebut menjadi instrumen penting untuk mencegah sengketa tenurial yang berpotensi menghambat implementasi program sekaligus mengurangi nilai ekonomi karbon yang dihasilkan dari suatu kawasan hutan.
Menurutnya, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan syarat mutlak dalam pengembangan investasi berbasis karbon. Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi secara utuh serta kebebasan menentukan mitra strategis dalam setiap bentuk kerja sama pembangunan.
Dalam paparannya, Prof. Golar juga mengaitkan implementasi PADIATAPA dengan pengembangan pasar karbon yang saat ini menjadi salah satu instrumen penting dalam agenda penurunan emisi gas rumah kaca. Ia menilai bahwa integritas proyek karbon sangat ditentukan oleh kepastian hak atas lahan, transparansi proses, serta legitimasi sosial yang dibangun melalui persetujuan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan proses pengambilan keputusan tanpa paksaan akan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Dengan demikian, kepercayaan investor dapat meningkat, sementara potensi konflik sosial di tingkat tapak dapat diminimalkan.
Dalam simpulan kegiatan, PADIATAPA diposisikan sebagai “perisai pelindung” bagi keberhasilan pengembangan pasar karbon. Implementasi prinsip tersebut diyakini mampu menjaga kredibilitas unit karbon Indonesia di pasar global sekaligus memastikan keberlanjutan berbagai program mitigasi perubahan iklim.
Kegiatan lokalatih ini diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi program REDD+, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Bagi Fakultas Kehutanan UNTAD, keterlibatan Prof. Golar sebagai narasumber utama merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mendukung penyusunan kebijakan kehutanan yang berbasis ilmu pengetahuan. Melalui kontribusi akademik tersebut, Universitas Tadulako terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, pembangunan rendah karbon, dan investasi kehutanan yang berkelanjutan.