Palu, 27 Juni 2026 – Guru Besar UNTAD, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, memaparkan hasil riset mengenai Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Perdamaian dalam kegiatan diseminasi yang diselenggarakan di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (26/6/2026). Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk membahas strategi pengurangan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Ahlis tampil sebagai peneliti utama yang mempresentasikan hasil studi kolaboratif bersama Sasakawa Peace Foundation (SPF) Jepang mengenai pengembangan ekosistem ekonomi inklusif sebagai fondasi pembangunan perdamaian di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Poso.
Mengawali paparannya, Prof. Ahlis mengulas perkembangan angka kemiskinan Sulawesi Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan memang menunjukkan tren menurun, dari 11,04 persen pada September 2024 menjadi 10,92 persen pada Maret 2025, kemudian kembali turun menjadi 10,52 persen atau sekitar 345,19 ribu jiwa pada September 2025. Meski demikian, penurunan tersebut menurutnya belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan analisis data historis selama lebih dari satu dekade, Prof. Ahlis menilai bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai kelemahan. Program yang dijalankan selama ini dinilai belum sepenuhnya berbasis wilayah (spatial-based), belum cukup inklusif, belum tematik, dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan secara tepat sasaran.
Karena itu, ia menawarkan pendekatan ekonomi inklusif sebagai paradigma baru pembangunan daerah. Menurut Prof. Ahlis, ekonomi inklusif tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, pekerja informal, masyarakat adat, pemuda, hingga komunitas di wilayah terpencil.
Ia menjelaskan bahwa konsep ekonomi inklusif mencakup berbagai dimensi, mulai dari perluasan akses keuangan, penguatan usaha mikro, pembangunan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dalam riset yang dipaparkannya, Prof. Ahlis menekankan bahwa pembangunan perdamaian dan ekonomi inklusif merupakan dua agenda yang saling berkaitan. Pengalaman Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga harmoni sosial, terutama di daerah yang pernah mengalami konflik sosial.
Penelitian tersebut memetakan berbagai aktor yang berperan dalam membangun ekosistem ekonomi inklusif, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil internasional dan nasional, DPRD, akademisi, jurnalis, hingga komunitas lokal. Menurut Prof. Ahlis, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menjelaskan peran strategis SPF sebagai mitra pembangunan di Sulawesi Tengah. Melalui riset cepat yang dilakukan pada 2026, SPF bersama tim peneliti memetakan berbagai tantangan serta peluang pengembangan ekonomi inklusif dan pembangunan perdamaian yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Hasil penelitian menghasilkan enam temuan utama, yaitu pemetaan lanskap ekonomi dan harmoni sosial, identifikasi peran para aktor pembangunan, berbagai persoalan dalam ekosistem ekonomi daerah, kelompok masyarakat yang paling terdampak, rekomendasi penguatan peran SPF, serta usulan program prioritas yang dapat diimplementasikan pada masa mendatang. Keenam temuan tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dan para mitra pembangunan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.
Dalam sesi diskusi, Prof. Ahlis menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas serta mampu memperkuat kohesi sosial di daerah.
Menutup paparannya, Prof. Moh. Ahlis Djirimu berharap hasil penelitian tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ekonomi inklusif bukan sekadar strategi mengurangi kemiskinan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tengah.