Palu, 11 Januari 2026–Komunitas pesisir Sulawesi Tengah menghadapi tekanan lingkungan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis bukti ilmiah. Hal tersebut menjadi perhatian utama Prof. Dr. Ir. Syukur Umar, DESS, akademisi Universitas Tadulako sekaligus peneliti PAIR Sulawesi, dalam berbagai forum kebijakan dan riset.
Prof. Syukur menilai bahwa kenaikan muka laut, abrasi, serta cuaca ekstrem kini menjadi ancaman nyata bagi pesisir Sulawesi Tengah. Tekanan iklim tersebut diperparah oleh faktor non-iklim seperti degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya yang berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan ketahanan sosial masyarakat pesisir.
Sebagai peneliti dalam program Building ProKlim Plus Readiness, bagian dari Program Penelitian Bilateral Indonesia–Australia (PAIR Sulawesi), Prof. Syukur aktif menjembatani riset ilmiah dengan kebutuhan kebijakan daerah. Penelitian ini melibatkan kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, Pemerintah Australia, Australia–Indonesia Centre (AIC), NGO, serta masyarakat adat.
Fokus utama riset tersebut adalah pengembangan konsep Adaptive Social Protection (ASP) sebagai pendekatan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Menurut Prof. Syukur, ASP penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial mampu merespons risiko iklim secara dinamis, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
Di tingkat kebijakan daerah, Prof. Syukur menyoroti Program Nawacita 9 BERANI yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai arah pembangunan 2025–2030. Program ini mengusung prinsip pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, yang dinilai memiliki potensi besar jika diintegrasikan dengan kerangka adaptasi perubahan iklim.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama bukan pada desain program, melainkan pada implementasi. “Program pembangunan harus benar-benar berbasis risiko iklim dan kondisi kerentanan riil masyarakat pesisir, bukan sekadar bersifat umum,” tegas Prof. Syukur dalam kajiannya.
Dari sembilan agenda BERANI, Prof. Syukur mengidentifikasi tiga program yang paling strategis untuk diintegrasikan dengan ProKlim Plus, yakni BERANI Sehat, BERANI Cerdas, dan BERANI Tanggap. Ketiganya dinilai krusial dalam menjawab risiko kesehatan, penguatan kapasitas adaptif jangka panjang, serta pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.
Selain itu, ia menilai program pendukung seperti BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak berperan penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya darat dan laut yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Program-program tersebut juga berfungsi menjaga keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.
Program lain seperti BERANI Menyala dan BERANI Berintegritas juga dinilai relevan. BERANI Menyala mendukung pemanfaatan teknologi dan infrastruktur energi untuk adaptasi iklim, sementara BERANI Berintegritas memperkuat tata kelola lingkungan yang transparan dan berbasis data.
Prof. Syukur menegaskan bahwa melalui pendekatan Adaptive Social Protection, Program 9 BERANI dapat bergeser dari kebijakan yang bersifat generik menuju kebijakan yang berbasis risiko, sensitif lingkungan, dan inklusif, sejalan dengan prinsip Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
Menurutnya, integrasi riset PAIR Sulawesi dengan kebijakan daerah akan memperkuat legitimasi ilmiah program pembangunan. Dengan dukungan data empiris, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk merancang kebijakan adaptasi iklim yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sebagai akademisi dan peneliti, Prof. Syukur berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat implementasi Program 9 BERANI, khususnya di wilayah pesisir yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pesisir tidak cukup berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. “Ketahanan, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang harus menjadi fondasi utama pembangunan Sulawesi Tengah ke depan,” pungkas Prof. Syukur Umar.
