Luwuk, 4 Desember 2025 — Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Seminar Akhir Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi penanganan inflasi di wilayah tersebut. Kegiatan berlangsung di ruang rapat utama Kantor Bupati Banggai dan dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai, Sekretaris Daerah, Ketua Tim Kajian Roadmap, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait langsung dengan isu pengendalian inflasi.
Dalam seminar tersebut, dua Guru Besar dari Universitas Tadulako—Prof. Dr. rer.pol Patta Tope, SE. dan Prof. Dr. Muhammad Yunus Kasim, SE., M.Si.—hadir sebagai narasumber dan tenaga ahli penyusun roadmap. Keduanya memaparkan hasil akhir kajian yang telah disusun selama beberapa bulan terakhir bersama tim dari Bappeda Kabupaten Banggai.
Dalam pemaparannya, Prof. Patta Tope menjelaskan analisis mendalam terkait komoditas-komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi, baik secara tahunan (year-on-year/yoy) maupun bulanan (month-to-month/mtm). Ia juga memaparkan penggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk menyusun matriks perbandingan prioritas kebijakan. Menurutnya, banyak sub-kegiatan yang dapat dilakukan untuk meredam inflasi, namun kondisi anggaran daerah yang terbatas mengharuskan adanya prioritas.
Berdasarkan hasil kajian, Prof. Patta Tope menguraikan empat prioritas kebijakan yang harus diuji, yaitu:Kebijakan terkait pasokan, Kebijakan distribusi, Kebijakan terkait keterjangkauan harga, dan Kebijakan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai target inflasi daerah sebesar 2,5% ± 1%, pemerintah daerah perlu memfokuskan perhatian pada pengendalian harga beras sebagai komoditas kunci yang paling sensitif memengaruhi inflasi di Kabupaten Banggai.
Sementara itu, Prof. Muhammad Yunus Kasim menyoroti temuan penting terkait kelompok masyarakat yang paling terdampak inflasi. Dalam analisisnya, kelompok masyarakat berpenghasilan tetap menjadi pihak yang memiliki risiko paling besar terhadap gejolak harga. Inflasi yang tidak terkendali, tegasnya, berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai.
Prof. Yunus juga menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antar-OPD dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi. Ia menilai bahwa roadmap ini akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah taktis, terutama menghadapi periode-periode rawan seperti menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Wakil Bupati Banggai dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kedua guru besar UNTAD atas kontribusi akademis yang komprehensif dan aplikatif. Ia berharap roadmap tersebut menjadi instrumen kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global. Kegiatan seminar ini mendapat perhatian serius dari OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Diskusi interaktif pun berlangsung produktif dengan sejumlah masukan terkait implementasi jangka pendek dan jangka panjang roadmap tersebut.
Beberapa rekomendasi yang muncul dalam forum antara lain peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi operasi pasar, memperkuat pengawasan distribusi komoditas, serta memperluas kerja sama dengan pihak swasta dan pelaku usaha lokal untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Seminar ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan dokumen roadmap secara simbolis kepada Pemerintah Kabupaten Banggai. Dengan adanya dokumen tersebut, Pemkab Banggai diharapkan mampu menjalankan kebijakan pengendalian inflasi secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
