Palu – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, SE., DEA., Ph.D., hadir sebagai narasumber dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR-RI bersama Ketua Badan Anggaran DPR-RI H. Muhidin Said di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini juga diikuti secara daring melalui aplikasi MS Teams.
Dalam forum tersebut, Prof. Ahlis yang juga dikenal sebagai Local Expert Kemenkeu RI memaparkan kondisi perekonomian Sulawesi Tengah serta realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2025. Ia menyoroti progres pencairan Dana Desa yang telah disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di Sulteng, dengan realisasi lebih dari Rp310 miliar untuk DD Non Earmark Tahap I, serta Rp470,51 miliar untuk DD Earmark.
“Pencairan Dana Desa harus sesuai regulasi dan rekomendasi Ditjen Perimbangan Keuangan. Setiap desa wajib memenuhi syarat administrasi agar dana bisa dicairkan tepat waktu,” jelas Prof. Ahlis. Ia menekankan pentingnya kepatuhan administratif agar penyaluran tidak terhambat.
Hingga Juni 2025, Dana Desa yang tersalurkan telah mencapai Rp14,05 miliar untuk lebih dari 417 desa di Sulteng. Menurut Prof. Ahlis, tren penggunaan Dana Desa menunjukkan peningkatan setiap tahun, dengan kecenderungan diarahkan untuk infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pengendalian inflasi daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memegang tanggung jawab penuh, baik formal maupun material, atas penggunaan Dana Desa. “Akuntabilitas menjadi kata kunci. Dana Desa harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan,” tegasnya.
Selain membahas Dana Desa, Prof. Ahlis juga menyoroti peran strategis Kanwil DJPb Sulteng dalam pengendalian inflasi daerah melalui keterlibatan di Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kolaborasi erat antara DJPb, BI, OJK, dan Pemda menurutnya sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Forum ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan hasil kajian akademis terkait belanja infrastruktur, perubahan iklim, indeks ketahanan pangan, serta determinan kemiskinan di Sulawesi Tengah. Beberapa analisis tersebut, kata Prof. Ahlis, bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Analisis akademis tidak boleh berhenti di atas kertas. Ia harus menjadi referensi nyata bagi pengambil kebijakan, baik di pusat maupun daerah. Tujuannya agar intervensi fiskal benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya dalam forum tersebut.
Kehadiran Prof. Ahlis mendapat apresiasi dari peserta rapat, termasuk anggota DPR-RI yang hadir. Sinergi antara akademisi, birokrat, dan legislator dianggap penting untuk memperkuat transparansi fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan penyaluran Dana Desa lebih tepat sasaran, serta memperkuat peran fiskal sebagai instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
