Palu, 8 Desember 2025 — Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, SE, DEA, Ph.D, tampil sebagai narasumber utama dalam Semiloka dan Working Group Mitra Pembangunan DPRD Provinsi Penghasil Nikel, yang berlangsung di Aula Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan terhubung melalui Zoom Meeting. Dalam paparannya, Prof. Ahlis mengangkat isu krusial mengenai tiga kutukan sumber daya yang kini dihadapi wilayah pertambangan di Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah.
Menurutnya, terdapat tiga jenis kutukan yang perlu dicermati secara serius: resource curse (kutukan sumber daya alam), labour curse (kutukan tenaga kerja), dan environmental curse (kutukan lingkungan). Salah satu fenomena nyata dari kutukan tersebut adalah marginalisasi tenaga kerja lokal ketika investasi asing mengalir secara masif ke Sulteng dalam beberapa tahun terakhir.
Prof. Ahlis memaparkan bahwa investasi memang menjadi salah satu solusi pembangunan daerah. Data menunjukkan tren peningkatan investasi Sulteng dari Rp111,18 triliun pada 2022 menjadi Rp139,88 triliun pada 2024, atau naik 12,17 persen. Pemerintah Provinsi Sulteng bahkan menargetkan Rp162,57 triliun pada 2025, dan hingga November 2025 realisasinya telah mencapai Rp97,61 triliun.
Namun, tingginya investasi tersebut tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Data yang ia sajikan menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di kawasan industri padat modal seperti PT IMIP, PT Wanxian Nickel Industries, PT Transon Bumindo Resource, dan PT IHIP memang meningkat dari 40.959 orang pada 2022 menjadi 50.773 orang pada 2024. Tetapi, hanya 18 persen dari tenaga kerja tersebut merupakan warga lokal, sementara 82 persen adalah pekerja migran dari luar daerah.
Menurut Prof. Ahlis, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara pertumbuhan investasi dan peluang kerja bagi masyarakat lokal. “Kawasan industri padat modal membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. Fresh graduate pun harus mengikuti pelatihan intensif di BLK industri sebelum layak masuk,” ujarnya.
Ia juga memaparkan situasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulteng yang mencapai 49,7 ribu orang atau 2,92 persen. Kota Palu mencatat TPT tertinggi dengan 5,59 persen, diikuti Kabupaten Banggai Laut sebesar 3,69 persen. Morowali sendiri memiliki TPT 2,84 persen—tidak berubah dari tahun sebelumnya—sementara Banggai dan Morowali Utara menunjukkan fluktuasi kecil namun tetap berada pada tingkat yang memprihatinkan.
Lebih jauh, pengangguran di Sulteng didominasi oleh lulusan SMK, yang ironisnya dirancang sebagai jalur pendidikan berbasis lifeskill, mencapai pengangguran 5,48 persen. TPT tertinggi kedua justru berasal dari lulusan Diploma dan Sarjana yang mencapai 4,11 persen. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan output pendidikan.
Mengutip studi INDEF, Prof. Ahlis menegaskan bahwa distribusi kebutuhan tenaga kerja di wilayah pertambangan didominasi lulusan sarjana (57,7 persen), disusul SMA (14,9 persen) dan diploma (14,6 persen). Di sisi kompetensi, tenaga ahli paling dicari mencakup Teknik Pertambangan, Geologi, Sipil, Kimia, Lingkungan, Mesin, Industri, hingga Metalurgi dan Elektro.
Dalam paparannya, ia juga menyampaikan lima sektor terbesar yang berkontribusi pada investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga 2025. Sektor logam dasar menempati posisi pertama dengan realisasi investasi Rp330,35 triliun dan penyerapan 90.408 tenaga kerja. Diikuti industri kimia dan farmasi, pertambangan, kawasan industri-perumahan, serta sektor listrik, gas, dan air minum. Namun menariknya, komposisi pekerja di sektor-sektor ini relatif berimbang antara tenaga kerja lokal dan migran.
Analisis Prof. Ahlis menegaskan bahwa hilirisasi—meski digencarkan pemerintah—akan tetap didominasi pekerja migran selama pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal belum ditingkatkan secara signifikan. Ia kemudian menawarkan enam arah kebijakan strategis, antara lain: penyelarasan vokasi-industri, pelatihan berbasis kompetensi dengan skema co-funding, penguatan standar kerja, afirmasi penyerapan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih baik.
Kegiatan Semiloka ini melibatkan sejumlah DPRD dari berbagai provinsi penghasil nikel seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, serta perwakilan dari Kementerian ESDM. Forum ini menjadi ruang dialog penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan tidak hanya menguntungkan pemodal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan regional.
Dengan data komprehensif dan analisis yang tajam, Prof. Ahlis menegaskan bahwa masa depan Sulteng sebagai daerah tambang harus ditopang kebijakan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.
