Jakarta, 4 Desember 2025 — Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, SE., DEA., Ph.D, menjadi narasumber tunggal dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan Ekonomi Sulawesi: Dukungan Hilirisasi dan Industri Nikel yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan melalui hybrid meeting di Jakarta dan Zoom.
Dalam forum strategis tersebut, Prof. Ahlis memaparkan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi Sulawesi dan peluang besar yang dapat dioptimalkan melalui hilirisasi industri nikel. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi memiliki karakteristik khas yang ditopang oleh pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan, sehingga kebijakan industrialisasi harus dirancang sesuai dengan kekuatan domestik masing-masing provinsi.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, ia menguraikan kontribusi sektor industri dan tambang pada enam provinsi di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah, industri pengolahan menyumbang 41,92 persen terhadap PDRB—menjadi yang terbesar secara nasional—sementara sektor pertambangan berada di posisi kedua dengan 16,23 persen. Kondisi ini, kata Prof. Ahlis, menempatkan Sulteng sebagai episentrum industri nikel Indonesia.
Sementara itu, Sulawesi Tenggara—provinsi penghasil nikel utama lainnya—mencatat kontribusi sektor pertambangan sebesar 20,24 persen, disusul industri pengolahan 10,38 persen. Provinsi lain seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat menunjukkan pola berbeda, namun tetap memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan industri berbasis mineral dan pertanian.
Dalam paparannya, Prof. Ahlis menekankan perlunya percepatan hilirisasi yang terintegrasi antara sektor hulu dan hilir. Ia menjelaskan enam tahap proses hilirisasi nikel mulai dari nikel mentah hingga menjadi produk akhir seperti baterai kendaraan listrik, alloy, dan stainless steel. Tahapan tersebut mencakup:
- Nikel mentah
- Produk tingkat pertama (kadar nikel 40–70%)
- Produk antara: Nikel Matte (70–80%), Mixed Hydroxide Precipitate/MHP (35–40%), Mixed Sulphide Precipitate/MSP (50–60%)
- Pemurnian menggunakan metode LSE dan Pyrometallurgy Refinery menghasilkan NiSO₄, CoSO₄, serta Tonimet
- Pengolahan lanjut menjadi material baterai
- Produk akhir seperti alloy dan stainless steel
Prof. Ahlis menekankan bahwa peluang industri berada di seluruh rantai nilai tersebut, bukan hanya di hulu. “Industri pengolahan nikel membuka ruang ekonomi yang luar biasa jika kolaborasi antara sektor hulu dan hilir dirancang secara strategis,” ujarnya dalam forum.
Ia juga memaparkan rantai pasok industri di PT IMIP, salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang mengolah nikel dari ore hingga logam dasar dan turunannya. Proses pengolahan di IMIP berlangsung dalam empat tahap, mulai dari operasi dan konstruksi, ferronickel, nikel matte, hingga stainless steel, serta produk turunan seperti NiSO₄, bahan kimia, metal, carbon steel, coke chemical, hingga lithium carbonate.
Menurut Prof. Ahlis, kompleksitas industri nikel menuntut pemerintah untuk mengembangkan kebijakan hilirisasi yang tidak hanya fokus pada peningkatan nilai tambah, tetapi juga memperkuat keterkaitan antarsektor, transfer teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Sulawesi.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar hilirisasi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketimpangan sosial. “Industri nikel hanya akan berkelanjutan jika didukung kerangka kebijakan fiskal, regulasi investasi, dan standar lingkungan yang kuat,” tegasnya.
FGD ini menjadi wahana penting bagi Kementerian Keuangan untuk menghimpun masukan ahli sebelum merumuskan arah kebijakan fiskal dan strategi pengembangan industri mineral di kawasan timur Indonesia. Kehadiran Prof. Ahlis sebagai narasumber tunggal menegaskan kontribusi akademisi Universitas Tadulako dalam memberikan perspektif ilmiah bagi kebijakan nasional.
Kegiatan ditutup dengan diskusi mendalam mengenai arah hilirisasi nasional dan implikasinya bagi ekonomi Sulawesi. Forum menyepakati bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan perguruan tinggi menjadi kunci keberhasilan industrialisasi berbasis nikel di masa depan.
