Palu, 27 November 2025 — Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, SE., DEA., Ph.D, tampil sebagai narasumber pada INDEF School of Political Economy dalam forum bertema Dinamika Ekonomi Politik Internasional. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tadulako dan tersambung via Zoom itu menghadirkan peserta dari berbagai lembaga akademik dan pemerintahan.
Dalam paparannya, Prof. Ahlis mengulas secara mendalam bagaimana strategi merkantilisme modern Tiongkok telah membentuk ulang lanskap ekonomi global. Ia menjelaskan bahwa berbeda dari proteksionisme Barat yang menekankan tarif masuk dan subsidi ekspor, Tiongkok menggunakan proteksionisme moneter melalui pelemahan kurs yuan—sebuah kebijakan yang memberi ruang bagi praktik dumping tanpa risiko gugatan di WTO.
Menurut Prof. Ahlis, langkah Tiongkok ini sangat cerdik karena dumping moneter tidak diawasi secara ketat oleh lembaga internasional seperti halnya sengketa tarif dagang. “IMF tidak berfungsi sebagai polisi moneter dunia. Celah inilah yang dimanfaatkan Tiongkok untuk menembus pasar global secara masif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa efek penetrasi Tiongkok terasa di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, raksasa ritel Walmart pernah melaporkan bahwa 50–60 persen produknya berasal dari Tiongkok. Di Afrika, Tiongkok sudah mulai menggeser dominasi Uni Eropa dalam sektor eksplorasi minyak dan gas. Perusahaan energi seperti CNPC, PetroChina, Sinopec, dan CNOOC kini bersaing dengan Total, Exxon Mobil, BP, Shell, hingga AGIP.
Prof. Ahlis juga menyinggung upaya Tiongkok masuk ke pasar Amerika dalam kasus rencana akuisisi UNOCAL oleh CNOOC pada 2005. Penawaran Tiongkok yang lebih tinggi dari Chevron, menurutnya, dapat saja memenangkan persaingan jika tidak ada perlawanan politik atas nama nasionalisme di Kongres AS.
Selain itu, Tiongkok memanfaatkan tender internasional untuk transfer teknologi secara besar-besaran. Dari persaingan kontrak pembangkit nuklir antara AREVA dan Westinghouse hingga dominasi Airbus terhadap Boeing, Tiongkok menggunakan kerja sama teknologi sebagai strategi jangka panjang membangun industri nasionalnya.
Prof. Ahlis menguraikan pula kebijakan “huku” yang membatasi perpindahan penduduk di Tiongkok dan menciptakan fenomena floating population—kelompok pekerja migran domestik yang hidup tanpa perlindungan sosial. Studi pada 2006 menunjukkan sekitar 150 juta pekerja Tiongkok bekerja dalam kondisi rentan, bekerja 14 jam per hari, dan tinggal di area pabrik tanpa fasilitas pemerintah.
Menurutnya, model pembangunan Tiongkok adalah reinkarnasi strategi Jepang (1945–1985) yang mengandalkan upah murah, kurs lemah, dan suku bunga rendah. Kombinasi kebijakan tersebut membuat industri global berbondong-bondong memindahkan pabrik ke Tiongkok karena biaya produksi sangat murah dan kepastian usaha relatif tinggi.
Namun, keberhasilan itu memiliki sisi gelap. Pada 2010, terjadi gelombang bunuh diri pekerja di pabrik Foxconn, serta mogok kerja massal di pabrik Honda dan Toyota sebagai bentuk protes atas upah yang sangat rendah dan jam kerja ekstrem. “Ini fenomena yang jarang terjadi di negara dengan kontrol pemerintah sangat ketat,” ungkap Prof. Ahlis.
Di tingkat regional Asia, Tiongkok menciptakan unfair trade. Negara-negara Delta Mekong dan Indonesia, katanya, hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara Tiongkok membanjiri pasar dengan produk murah berkualitas rendah. Situasi diperparah karena negara-negara tersebut belum menjadi anggota WTO atau memiliki posisi tawar lemah dalam penyelesaian sengketa perdagangan.
Ia juga mengingatkan bahwa kredit investasi Tiongkok dapat menciptakan lingkaran setan ketergantungan bagi negara-negara berkembang. Ketergantungan ini tidak hanya melemahkan industri nasional, tetapi juga meningkatkan risiko sosial seperti kemiskinan, pengangguran, hingga meningkatnya angka perceraian dan kriminalitas.
Di Indonesia sendiri, Prof. Ahlis menilai derasnya arus produk Tiongkok telah mendorong gejala de-industrialisasi dan mematikan banyak usaha kecil dan menengah. “Ketika pasar dibanjiri produk murah Tiongkok, UKM lokal tidak memiliki daya saing. Tanpa intervensi kebijakan proteksi selektif yang benar, kita bisa kehilangan fondasi industri nasional,” tegasnya.
Menutup pemaparannya, Prof. Ahlis menekankan bahwa pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi perlawanan yang sistematis, termasuk pengajuan panel keberatan di WTO dan penerapan proteksi terbatas pada produk tertentu. Namun ia mengingatkan, proteksi tidak boleh menjadi ladang rente seperti pada masa Orde Baru.
“Jika tidak diantisipasi, kita hanya akan menjadi pasar dan korban dari agresivitas ekonomi Tiongkok,” pungkasnya.
Forum INDEF ini menjadi ruang strategis bagi akademisi, analis kebijakan, dan pemangku kepentingan untuk memahami dinamika baru ekonomi politik global, sekaligus merumuskan respons kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi internasional.
