Dalam rangka memperkuat fondasi pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia, Tim Kerja Pembentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Papua Barat Daya menggelar Diskusi Paralel Seri I secara daring melalui Zoom Meeting pada 8 Desember 2025. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Drs. Anang Wahid Muhammad Diah, M.Si., Ph.D., CIT., CIIQA, akademisi Universitas Tadulako sekaligus pakar kebijakan pendidikan tinggi, sebagai narasumber utama.
Diskusi ini merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen studi kelayakan Pendirian PTN Papua Barat Daya, sebuah agenda strategis untuk menjawab ketimpangan akses pendidikan tinggi yang masih dialami provinsi baru tersebut. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja, Dr. Ferdinand Risamasu, SE., M.Sc.Agr, dan dipandu oleh Dr. Alfred A. Antoh, S.Hut., M.Si. selaku moderator.
Dalam pengantarnya, Tim Kerja Universitas Cenderawasih memaparkan berbagai temuan lapangan terkait kondisi riil pendidikan, kebutuhan tenaga ahli, dan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Papua Barat Daya. Situasi tersebut, menurut tim, menegaskan urgensi pendirian PTN sebagai motor pemerataan kualitas sumber daya manusia.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Anang Diah menekankan bahwa pendirian PTN di Papua Barat Daya sejalan dengan visi Kemdiktisaintek, yakni menghadirkan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berdampak, inklusif, dan adaptif sebagai pilar transformasi sosial-ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas intelektual masyarakat lokal, mempercepat pembangunan daerah, sekaligus mengurangi ketimpangan akses pendidikan antara kawasan timur dan wilayah lainnya di Indonesia. “Papua Barat Daya memerlukan PTN bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi pusat produksi pengetahuan dan inovasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Anang memaparkan bahwa dari perspektif kebijakan, ekonomi, geografis, dan pembangunan, pendirian PTN di provinsi tersebut sudah masuk kategori kebutuhan mendesak. Karena itu, proses penyusunan studi kelayakan harus mempertimbangkan standar nasional pendirian perguruan tinggi agar nantinya mampu berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia juga memberikan catatan khusus terkait kebutuhan program studi rintisan. Menurutnya, program studi awal harus dipilih berdasarkan urgensi SDM lokal, potensi daerah, serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dirilis oleh World Economic Forum. “Universitas baru harus menjawab kebutuhan masa depan, bukan hanya kebutuhan saat ini,” ujarnya.
Dalam diskusi, Prof. Anang turut menyoroti syarat fundamental berupa ketersediaan minimal lima dosen homebase untuk setiap program studi. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyusunan kurikulum yang memiliki value dan distinctiveness, sehingga mampu mencirikan identitas lokal namun tetap kompetitif secara global.
Tidak hanya itu, Prof. Anang menjelaskan bahwa pendidikan tinggi dunia telah memasuki Generasi 4.0, di mana perguruan tinggi bukan lagi sekadar tempat transfer ilmu, riset, atau aktivitas kewirausahaan. Pada generasi ini, universitas dituntut menjadi pusat transformasi sosial, inovasi teknologi, dan pencipta dampak nyata yang terukur terhadap masyarakat sesuai prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).
Ia menegaskan bahwa semangat tersebut sejalan dengan kebijakan Diktisaintek Berdampak, yang mendorong perguruan tinggi untuk menjadi institusi yang relevan, inovatif, dan berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. “PTN Papua Barat Daya harus lahir sebagai model baru kampus berdampak,” tambahnya.
Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai pandangan konstruktif dari peserta yang terdiri atas akademisi Universitas Cenderawasih dan anggota tim teknis. Seluruh masukan yang diberikan Prof. Anang akan menjadi bagian integral dalam penyusunan dokumen kelayakan, yang akan dibawa ke tahap kajian lanjutan oleh pihak Kemdiktisaintek.
Dengan adanya diskusi paralel ini, Tim Kerja Pembentukan PTN Papua Barat Daya berharap dapat menghasilkan dokumen kelayakan yang komprehensif dan layak regulasi, sehingga mempercepat hadirnya universitas negeri pertama di provinsi tersebut sebagai pusat transformasi pendidikan dan pembangunan.
