Palu – Prof. Dr. Slamet Riyadi, Guru Besar Universitas Tadulako, angkat bicara mengenai rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tompotika di Sulawesi Tengah. Di depan awak media, ia menegaskan pentingnya melihat pemekaran wilayah bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari aspek pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemekaran daerah seperti Kabupaten Tompotika harus dilihat sebagai upaya strategis untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada warga. “Jarak yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan di Kabupaten Banggai menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat Tompotika untuk mengajukan pemekaran,” ujarnya.
Slamet menekankan bahwa pemekaran tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembagian wilayah administratif. Ia mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan yang selama ini merasa terpinggirkan.
Dalam pandangannya, Kabupaten Tompotika memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang cukup untuk menopang berdirinya sebuah daerah otonomi baru. “Sektor pertanian, perikanan, dan kelautan di kawasan ini sangat menjanjikan jika dikelola secara mandiri dengan dukungan regulasi yang tepat,” jelasnya.
Namun, Slamet juga mengingatkan adanya tantangan serius yang harus diperhatikan. Pemekaran, kata dia, bisa menimbulkan beban anggaran baru, perebutan sumber daya, serta tarik-menarik kepentingan politik lokal. Oleh karena itu, kajian akademik dan perencanaan matang menjadi hal yang mutlak sebelum keputusan politik diambil.
Ia menambahkan, pemekaran Tompotika harus sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. “Kemandirian fiskal, kapasitas birokrasi, dan kesiapan infrastruktur adalah syarat utama. Jangan sampai pemekaran hanya menambah masalah baru,” katanya menegaskan.
Prof. Slamet juga menyinggung soal identitas dan aspirasi masyarakat lokal. Ia menyebut bahwa keinginan warga Tompotika untuk memiliki kabupaten sendiri adalah ekspresi dari hak politik mereka yang harus dihargai. Namun, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk menyeimbangkan antara aspirasi tersebut dengan kepentingan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. “Pemekaran harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pembagian kursi kekuasaan,” tegasnya.
Wacana pemekaran Kabupaten Tompotika, yang akan dimekarkan dari Kabupaten Banggai, kini menjadi perbincangan hangat di Sulawesi Tengah. Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi memberikan pandangan yang beragam, menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya teknis, melainkan juga menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan daerah.
Di akhir pernyataannya, Prof. Slamet Riyadi mengingatkan bahwa sejarah panjang pemekaran di Indonesia menyisakan pelajaran berharga. Ada daerah yang berhasil tumbuh menjadi lebih maju, namun ada pula yang justru terjebak dalam persoalan baru. “Tompotika harus belajar dari pengalaman itu agar tidak mengulang kesalahan yang sama,” tutupnya.
