Palu – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, SE., DEA., Ph.D., menjadi narasumber dalam forum yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (27/7/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Intress Kanwil DJPb Sulteng dan daring melalui MS Teams, sekaligus menerima kunjungan reses anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andhika Mayrizal Amir.
Dalam kesempatan itu, Prof. Ahlis memaparkan kondisi APBN regional Sulawesi Tengah yang mencatatkan kontraksi dari capaian periode Q2 2024. Realisasi pendapatan negara hingga Juni 2025 baru mencapai Rp33,24 triliun, sekitar 52% dari target tahun berjalan. Sementara belanja negara baru terserap Rp10,36 triliun atau sekitar 39% dari pagu.
Ia menjelaskan, gejolak ekonomi domestik dan global menjadi faktor utama menurunnya kinerja fiskal. Penurunan transaksi masyarakat serta perdagangan internasional berdampak langsung pada basis pajak. Data BPS juga memperlihatkan adanya tantangan serius dalam pertumbuhan ekonomi Sulteng, yang hanya tumbuh 8,69% (yoy) pada Q1 2025, sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya yang biasa di atas 10%.
“Turunnya aktivitas bisnis, investasi, dan konsumsi secara langsung mengurangi penerimaan pajak. Hal ini terlihat pada realisasi penerimaan PPN yang hanya 42% dari target, meskipun PNBP masih mencatat kenaikan tipis sekitar 2%,” ujar Prof. Ahlis dalam pemaparannya.
Meski demikian, Prof. Ahlis menilai masih ada ruang optimisme dari sisi penerimaan luar negeri dan perdagangan. Ia mencontohkan hubungan dagang Sulteng dengan China yang tetap menunjukkan tren positif, terutama pada sektor ekspor-impor. Dinamika global seperti perang tarif dan perubahan iklim investasi memang memengaruhi, namun peluang pasar tetap terbuka.
Dari sisi belanja, Prof. Ahlis menyoroti adanya efisiensi anggaran APBN sebesar Rp33,24 triliun yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan belanja negara yang tepat sasaran agar pemangkasan anggaran tidak menekan permintaan domestik.
“Blokir anggaran pada belanja modal misalnya, berimbas langsung pada terhambatnya pembangunan infrastruktur. Padahal sektor ini punya daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran harus diarahkan pada pengendalian belanja rutin, bukan belanja produktif.
Prof. Ahlis juga menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian, perdagangan, dan hilirisasi industri sebagai basis pertumbuhan jangka panjang Sulteng. Dengan menyeimbangkan strategi fiskal dan sektor riil, daerah ini bisa keluar dari tekanan ekonomi global dan kembali pada tren pertumbuhan tinggi.
Forum tersebut menjadi sarana strategis untuk mempertemukan akademisi, pejabat fiskal, dan legislator dalam merumuskan solusi bersama. Kehadiran anggota DPD RI memberi bobot politik dan aspiratif, sementara analisis akademis dari Prof. Ahlis memperkaya pemahaman terhadap kondisi riil di lapangan.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif yang menegaskan perlunya konsistensi kebijakan fiskal, penguatan basis pajak, dan penajaman alokasi belanja agar APBN benar-benar memberi manfaat maksimal bagi pembangunan Sulawesi Tengah. Prof. Ahlis menegaskan, “Fiskal harus kita kelola bukan sekadar menjaga neraca, tetapi juga sebagai instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
