Palu – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, SE., DEA., Ph.D., tampil sebagai narasumber dalam Rapat Bulanan Asset Liabilities Committee (ALCo) Regional Sulawesi Tengah yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (17/7/2025). Acara berlangsung di Ruang Intress Kanwil DJPb Sulteng dan diikuti pula secara daring melalui MS Team.
Kegiatan ini menjadi forum rutin untuk membahas perkembangan realisasi APBN-APBD dan kondisi perekonomian regional. Dengan kapasitasnya sebagai akademisi sekaligus Local Expert Kementerian Keuangan RI dan Regional Expert Sulawesi Kemenkeu RI, Prof. Ahlis diminta memberikan analisis mendalam mengenai capaian fiskal Sulawesi Tengah hingga 30 Juni 2025.
Dalam paparannya, Prof. Ahlis menekankan bahwa realisasi penerimaan perpajakan di Sulawesi Tengah pada Juni 2025 relatif stabil meskipun ada dinamika eksternal yang menekan ekonomi global. Penerimaan pajak di daerah ini masih didominasi oleh kontribusi KPP Pratama Palu, KPP Pratama Poso, dan KPP Pratama Luwuk. “Penerimaan pajak adalah indikator vital. Ia bukan sekadar angka, tetapi potret nyata denyut ekonomi masyarakat,” ujar Prof. Ahlis.
Ia menjelaskan bahwa pola penerimaan tersebut memperlihatkan ciri khas perekonomian Sulawesi Tengah yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, kontribusi dari hilirisasi industri pengolahan logam dasar mulai memperlihatkan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini menjadi modal penting bagi daerah dalam memperkuat ketahanan fiskal.
Prof. Ahlis juga menekankan peran strategis sektor pertambangan gas alam dan perdagangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun ia mengingatkan agar sektor pertanian dalam arti luas tidak diabaikan. “Pertanian adalah basis ketahanan ekonomi sekaligus sosial. Jika diperkuat, sektor ini bisa menjadi stabilisator di tengah fluktuasi harga komoditas,” tegasnya.
Sebagai seorang akademisi, Prof. Ahlis menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Menurutnya, hanya dengan koordinasi lintas sektor yang baik, kebijakan fiskal bisa benar-benar tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Rapat ALCo Regional Sulteng juga membahas tantangan hilirisasi industri yang dihadapi daerah, terutama terkait infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, dan kepastian regulasi. Prof. Ahlis menyoroti bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan serta dukungan investasi yang berkelanjutan.
Diskusi berkembang ke isu strategis lain seperti hilirisasi industri pertanian, penguatan UMKM, serta potensi pariwisata sebagai sumber penerimaan baru. Menurut Prof. Ahlis, UMKM dan sektor informal tidak boleh dikesampingkan karena terbukti menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Forum ALCo ini mendapat apresiasi dari peserta, baik dari jajaran Kanwil DJPb, instansi teknis daerah, maupun peserta daring. Kehadiran Prof. Ahlis sebagai narasumber memberikan perspektif akademis yang memperkaya analisis fiskal, sekaligus menghubungkan kebijakan keuangan negara dengan realitas ekonomi masyarakat di lapangan.
Kegiatan ditutup dengan ajakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan agar setiap kebijakan fiskal benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Dengan keterlibatan akademisi seperti Prof. Ahlis Djirimu, rapat bulanan ALCo diharapkan semakin efektif sebagai forum evaluasi fiskal dan perumusan strategi pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah.
